Profesi Kependidikan

Inovasi Pendidikan

Tantangan Pendidikan Masa depan

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah selesai dan tuntas. Karena jika suatu bangsa selesai menangani satu masalah pendidikan, akan tumbuh lagi masalah lain yang baru dalam peradaban itu. Hal ini terjadi karena tuntutan jaman selalu berubah, sebagaimana juga pernah digambarkan oleh John F Kennedy dalam sebuah metafora. Change is a way of life. Those who look only to the past or present will miss the future.

Proses pendidikan tidak hanya sekadar mempersiapkan anak didik untuk mampu hidup dalam masyarakat kini, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya.

Kesulitan memprediksi karakteristik masyarakat yang akan datang disebabkan oleh kenyataan bahwa di era global ini perkembangan masyarakat tidak linier lagi. Perkembangan masyarakat penuh dengan diskontinuitas. Oleh karena itu, keberhasilan kita di masa lalu belum tentu memiliki validitas untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang.

Lebih lanjut Prof Dr Yahya Muhaimin menjelaskan Ada beberapa tantangan yang terbentang di hadapan kita dalam melangkah ke depan, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan tersebut harus di antisipasi oleh lembaga dalam hal ini adalah sekolah.

Pertama, pada era globalisasi, era abad ke-21, di samping dunia mengalami perkembangan teknologi yang dahsyat, termasuk teknologi informasi, dunia juga mengalami keterbukaan yang amat sangat, sehingga umat manusia mengalami mobilitas yang bukan main cepatnya. Karena itu kita juga mengalami perubahan masyarakat yang tidak putus-putusnya, yang menyebabkan umat juga mengalami ketidakseimbangan. Konstagnasi ini bisa dilihat dari buah pikiran para pemikir dunia, seperti John Naisbitt, Samuel Huntington, Kenichi Ohmae, Francis Fukuyama, dan lain-lain.

Pada dimensi yang lain, globalisasi akan memudahkan masuknya nilai-nilai baru. Begitu deras nilai-nilai baru itu membanjiri masyarakat sehingga amat sering tidak lagi dapat di kontrol secara memadai. Akhirnya anggota masyarakat menjadi mengalami kebingungan dan ketidak-seimbangan hidup, bahkan shizophrenia. Dalam kondisi seperti itulah maka tidak pernah akan mudah orang memiliki daya kreatifitas dan kompetitif.

Kedua, guna menciptakan dan memelihara anggota masyarakat menjadi ”kuat” maka lembaga dan sistem pendidikan harus menopangnya. Yakni agar lembaga dan sistem pendidikan kita benar-benar berfungsi secara optimal. Sistem ini pada satu segi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan pada segi lain juga membina serta memelihara para guru menjadi kuat, menjadi memiliki kompetensi yang memadai antara dengan menjaga harga diri dan wibawa serta kesejahteraan ekonomi para guru sehingga bisa berfungsi secara optimal.

Hal yang penting di dalam proses pendidikan tersebut, karena itu, adalah terpeliharanya ”rasa ingin tahu” (curiosity), sebab tanpa adanya curiosity maka sulit bagi kita untuk mempunyai kreativitas dan inovasi.

Ketiga, walaupun kontroversi terhadap dimensi struktural dan kultural hingga kini belum berakhir, namun faktor budaya merupakan faktor yang penting. Nilai-nilai budaya dapat menjadi faktor penunjang yang utama namun juga dapat menjadi tantangan yang serius. Pola budaya yang amat dominan dalam kehidupan orang indonesia adalah patrimonialisme, kolektivisme dan paternalisme.

Paternalisme selama ini telah menjadi faktor stabilisator, demikian juga kolektivisme (sharing atau kebersamaan) telah mendorong terpeliharanya harmoni di dalam masyarakat. Pada masa-masa era zaman klasik, patrimonialisme juga telah mendorong berlangsungnya kestabilan. Namun dalam era keterbukaan dan reformasi, maka pola-pola budaya seperti di atas harus mengalami transformasi sebagaimana Jepang mengalami transformasi dari nilai samurai menjadi nilai entrepreneurial yang begitu inovatif dan kompetitif

Arah Inovasi Pendidikan

Inovasi pendidikan merupakan upaya dasar dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Dan lebih detail bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Inovasi pendidikan menurut Tilaar harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Apabila suatu masyarakat belum menghendaki suatu sistem pendidikanyang diinginkan maka tidak akan mungkin suatu perubahan atau inovasi pendidikan terjadi.

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Aspek ketiga adalah inovasi pendidikan meliputi pembaruan dalam materi dan isi kurikulum dam pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum, yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Contohnya, bagaimana meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar dan bagaimana menerapkan muatan lokal dari kurikulum nasional.

aspek keempat dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif.

Perkembangan suatu inovasi didorong oleh motivasi untuk melakukan inovasi pendidikan itu sendiri. Motivasi itu bersumber pada dua hal, yaitu kemauan sekolah atau lembaga utuk mengadakan respons terhadap tantangan perubahan masyarakt dan adanya usaha untuk mneggunakan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Analisis

sedikitnya ada tiga hal yang merupakan tantangan bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Pertama, arus globalisasi yang berlangsung sejak awal tahun 1990an dan hingga kini masih terasa pengaruhnya. Kedua, sistem pendidikan yang masih mencari kemantapan dan kestabilan. Ketiga, nilai-nilai budaya masyarakat indonesia yang belum bisa mendudukan proses pembaharuan, seperti : ”jalan pintas”, tidak disiplin, egosentris, patrimonialisme.

Perkembangan pendidikan secara nasional di era reformasi, yang sering disebut-sebut oleh para pakar pendidikan maupun oleh para birokrasi di bidang pendidikan sebagai sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini dengan berbagai strategi inovasi, ternyata sampai saat ini masih berwujud impian. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa yang kita peroleh saat ini bukanlah kemajuan, melainkan “sebuah kemunduran yang tak pernah terjadi selama bangsa ini berdiri”.

Kalimat tersebut mungkin sangat radikal untuk diungkapkan, tapi inilah kenyataan yang terjadi di lapangan, sebagai sebuah ungkapan dari seorang guru yang mengkhawatirkan perkembangan pendidikan dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai pada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kemudian Kurikulum 2013 , merupakan sebuah inovasi kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa, bahkan sangat berkaitan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS.

FENOMENA KECURANGAN UJIAN NASIONAL DARI TAHUN KE TAHUN

       Mengapa penyimpangan ujian nasional selalu terjadi dari tahun ke tahun? Salah satu alasan utama  adalah sikap masyarakat yang permisif terhadap penyimpangan menyebabkan penyimpangan di berbagai bidang sulit diberantas, termasuk dalam dunia pendidikan. Apapun sistemnya jika masyarakat  kita tidak mau diajak menjadi manusia (masyarakat) yang berkwalitas maka tetap saja terjadi penyimpangan. Pada hal untuk menjadi bangsa yang maju, salah satu syarat yang diutamakan adalah manusia (masyarakat) yang berkwalitas baik jasmani maupun rohani. 

     Menerapkan sistem penilaian pendidikan yang baik yang dapat meminimalisir penyimpangan ujian nasional mutlak perlu dilakukan agar ujian nasional pada segala tingkatan (jenjang) pendidikan kian tahun kian berbobot. Mulai dari pendistribusian soal sampai pada pengerjaan naskah soal oleh siswa di masing-masing sekolah perlu diperketat, tanpa mengganggu konsentrasi siswa. Pengawasan ruang dan pengawasan dari tim independen harus diselenggarakan oleh insan pengawas yang kredibel dan memiliki integritas. Mereka harus memiliki komitmen terhadap mutu pendidikan yang tinggi. Sanksi yang berat harus dikenakan terhadap mereka yang melanggar prosedur operasi sistem, misalnya pencabutan sertifikat dan tunjangan profesi bila mereka memiliki sertifikat pendidik. Tak terkecuali, sanksi diterapkan juga kepada penyelenggara pendidikan tingkat sekolah baik negeri maupun swasta. Misalnya, mereka tidak boleh menyelenggarakan ujian nasional secara mandiri.

         Bukan bermaksud memojokkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan berbagai pihak yang mengawal ujian nasional, namun berusaha memberikan masukan yang obyektif mengenai kecurangan ujian nasional yang sistematis dan profesional. Tidak ada kebocoran soal dan kunci jawaban ujian nasional  (resmi) kepada siswa. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab membuat kunci jawaban ujian nasional sendiri menurut versi mereka dan disebarkan kepada siswa. Pada tingkatan pendistribusian naskah soal di daerah yang masih longgar pengawasannya, rentan terjadi penyimpangan dalam berbagai bentuk dan cara yang sangat rapi dan profesional.
         Marilah kita perangi bersama bentuk-bentuk penyimpangan ujian nasional agar sistem pendidikan kita sungguh-sungguh melahirkan manusia yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan akhirnya menjadi bangsa yang maju yang disegani banyak negara.

Analisis

Bila dilihan kasus –kasus kecurangan ujian nasional, ini di karenakan ujian nasional menjadi kiblat suatu kelulusan dalam suatu jenjang pendidikan , baik SD, SMP, SMA. Sebenarnya  bila kelulusan tidak ditujukan dengan hasil ujian nasional maka perilaku kecurangan ini tidak akan terjadi, lalu siapa yag di salahkan ? . oknum yang tidak beradap dan membocorkan kunci jawaban sebenarnya telah merusak pendidikan di indonesia. Bahkan hal ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ujian nasional lebih mudah mengerjakan dari pada ujian sekolah. Karena kunci jawaban dapat di beli dengan harga yang tidak mahal. Dengan fenomena ini seharusnya semua komponen dalam pendidikan dari tingkat mentri sampai guru memiliki komitmen untuk saling bekerja sama dalam mendidik dengan cara kejujuran, dan harapan saya jangan jadikan ujian nasional menjadi pintu gerbang kelulusan mutlak, karena kecurangan akan terus  tumbuh subur bila hal ini terus menjadi patokan.

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Keberadaan Komite Sekolah secara kualitatif memang belum sepenuhnya mendorong peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Faktor penyebabnya antara lain karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan STAKEHOLDER pendidikan tentang kedudukan, peran dan fungsi Komite Sekolah.

            Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri dan independen tidak memilikiki hubungan dengan sekolah dan pemerintah lainnya, komite sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan dari badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dan masyarakat.

            Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan tahun 2002 dengan perluasan peran menjadi  BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat yang ada disekitar sekolah, yang peduli terhadap pendidikan. Pertengahan tahun 2002 bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan peresonilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang disebut Komikte Sekolah.

               Komite sekolah secara umum berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan
2. Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol dalam rangka transfaransi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

    Dalam menjalankan perannya, secara umum Komite Sekolah memiliki fungsi untuk mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat serta melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah  berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, menampung dan menganalisis, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

            Selain daripada itu, Komite sekolah berupaya mendorong orang tua masyarakat berpartisifasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaran dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.

    Komite sekolah merupakan media bersama bagi orang-orang yang peduli, ikhlas dan tampa pamrih berjuang untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Komite sekolah bukan sarana untuk memperoleh status, jabatan, posisi, materi atau hak-hak istimewa (privallage) tertentu. Komite sekolah adalah sarana orang-orang yang ikhlas berkorban dan mau memberi bagi kepentingan pendidikan.

            Oleh karena itu, proses pembentukan Komite sekolah harus dilandasi dengan prinsif-prinsif kerelawanan, kepedulian, keikhlasan kepentingan bersama dan kepercayaan, dilakukan secara tranparan, akuntabel dan demokratis.

            Komite sekolah harus dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan, bukan didasarkan pada arahan atau intruksi dari lembaga pemerintah, komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam  melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi tranparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disekolah.

Analisis :

            Bila di lihat  walaupun komite sekolah secara kualitatif belum dapat meningkatkan mutu sekolah, tetapi komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, secara garis besarnya upaya peningkatan sudah berjalan, dan bila di lihat dari fungsinya memang sungguh luar biasa dari segi manfaat dan sumbangsihnya dalam dunia pendidikan, komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pengontrol, pendukung dan mediator antara masyarakan dengan pemerintah dalam suatu satuan pendidikan, hal ini akan memberikan pengaruh yang cukum luar biasa bila di laksanakan dengan konsisten dan sungguh – sungguh, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab guru sebagai pemberi pembelajaran di sekolah namun orang tua dan masyarakan juga harus bersama – sama saling memknggandeng tangan untuk pemerataan pendidikan yang sesuan yang telah ditetapkan dari pemerintah, dan memberikan kesempatan bagi pemerhati pendidikan di sekitar lingkungan sekolah dan khususnya orang tua murit dapat saling peduli untuk memajukan anak bangsa melalui adanya komite sekolah, karena dalam pembentukan komite dilakukan hanya oleh orang- orang yang kepedulian, mempunyai keikhlasan,  kepentingan bersama dan kepercayaan, serta dilakukan secara tranparan, akuntabel dan demokratis untuk kemajuan pendidikan secara baik.